Pendampingan Hukum Kepatuhan PMK 6/2026 untuk Rumah Sakit

Rantai regulasi kesehatan di Indonesia telah mengalami perubahan fundamental. Undang-Undang 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjadi landasan baru, diikuti oleh Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2024 sebagai aturan pelaksana, dan Permenkes 6 Tahun 2026 sebagai aturan teknis yang mengatur seluruh aspek rumah sakit dari klasifikasi, perizinan, tata kelola, hingga sanksi.

Bagi rumah sakit dan investor kesehatan, artinya peraturan lama tidak lagi menjadi acuan. PMK 6/2026 menggantikan 21 peraturan sebelumnya (Pasal 84), menciptakan rezim baru yang lebih terintegrasi namun juga menuntut pemahaman menyeluruh tentang kewajiban baru yang harus dipenuhi.

Integra Law membantu RS dan investor memahami perubahan ini secara praktis — mulai dari evaluasi posisi klasifikasi saat ini hingga penyusunan strategi transisi yang realistis dan sesuai jadwal.

Perubahan paling mendasar adalah penghapusan sistem klasifikasi Kelas A/B/C/D yang selama ini menjadi acuan utama. Klasifikasi baru menggunakan pendekatan kemampuan pelayanan per kelompok pelayanan (Pasal 12(3)), yang berarti sebuah RS dapat memiliki tingkat klasifikasi berbeda untuk layanan yang berbeda.

Masa transisi diberikan selama 2 tahun sejak PMK 6/2026 berlaku, yaitu hingga 4 Juni 2028. RS Kelas D Pratama mendapat perpanjangan hingga 4 tahun (hingga 4 Juni 2030). Selama masa transisi ini, RS wajib menyesuaikan klasifikasi dan memperoleh perizinan berbasis risiko sesuai Pasal 6.

Untuk investasi asing langsung (PMA), PMK 6/2026 menetapkan ketentuan khusus: PMA harus memenuhi klasifikasi paripurna dan jumlah tempat tidur tertentu, kecuali investasi dilakukan dalam struktur hospital group yang mendapat pengecualian (Pasal 10(10)–(12)). Ini menjadi peluang strategis bagi investor kesehatan di Jawa Timur dan Indonesia secara keseluruhan.

Rezim sanksi PMK 6/2026 dirancang lebih ketat dan terintegrasi. Pasal 77–79 mengatur mekanisme eskalasi berjenjang: teguran lisan, teguran tertulis, denda, penyesuaian atau pencabutan akreditasi, hingga pencabutan izin usaha. Setiap tahap memiliki syarat dan prosedur yang harus dipatuhi.

Yang kritis adalah ketentuan Pasal 80 tentang eskalasi langsung. Untuk pelanggaran berat yang mengakibatkan kematian pasien, kerusakan organ permanen, atau dampak yang meluas, sanksi dapat langsung dikenakan pada level tertinggi tanpa melalui proses eskalasi bertahap. Ini mengubah risiko kepatuhan secara fundamental.

Rumah sakit yang tidak memahami mekanisme sanksi ini berada pada posisi yang sangat rentan. Integra Law membantu RS mengevaluasi kepatuhan saat ini dan membangun sistem mitigasi risiko yang memadai sebelum masa transisi berakhir.

Jawa Timur memiliki jumlah rumah sakit yang signifikan — dari RSUD hingga rumah sakit swasta — yang semuanya harus menyesuaikan diri dengan rezim klasifikasi baru. Dengan masa transisi 2 tahun, langkah evaluasi dan perencanaan harus dimulai sekarang agar RS memiliki waktu yang cukup untuk menyesuaikan operasional, perizinan, dan tata kelola.

Peluang investasi dalam struktur hospital group menjadi sangat relevan bagi Jawa Timur. Pasal 10(10)–(12) PMK 6/2026 membuka ruang bagi pengembangan rumah sakit dalam kelompok usaha, dengan pengecualian tertentu untuk PMA yang dapat menjadi instrumen investasi yang strategis.

Integra Law memiliki tim healthcare case group yang berbasis di Surabaya dengan pengalaman langsung dalam regulasi kesehatan dan pendampingan rumah sakit di Jawa Timur. Kami memahami konteks lokal, kebutuhan RS di wilayah ini, dan tantangan spesifik yang harus dihadapi selama masa transisi.