Surabaya · Jawa Timur · Indonesia

Pengacara Debitur Surabaya — Restrukturisasi Utang dan Perlindungan dari Eksekusi

Pendampingan hukum debitur perusahaan di Surabaya berfokus pada pemetaan kewajiban, jaminan, dan pilihan menghadapi kreditur. Restrukturisasi sukarela, pembelaan gugatan, dan PKPU memiliki konsekuensi serta kebutuhan bukti berbeda.

Konsultasi Privat

Debitur memiliki hak dan pilihan.

Bagi perusahaan yang arus kasnya terganggu, keputusan awal sebaiknya didasarkan pada daftar kewajiban yang terverifikasi, bukan hanya jumlah dalam surat penagihan. Cocokkan perjanjian kredit, perubahan, jadwal pembayaran, rekening koran, surat teguran, dan perhitungan bunga. Petakan pula jaminan, penjamin, kreditur, serta tanggal jatuh tempo agar posisi tawar dan risiko tidak tercampur.

Negosiasi langsung dapat memberi ruang perubahan jadwal atau syarat pembayaran, tetapi perlu proposal dengan arus kas, proyeksi usaha, dan sumber pembayaran yang dapat dijelaskan. Jika sudah ada somasi, gugatan, atau pemberitahuan eksekusi, tenggat tanggapan dan dokumen yang diserahkan harus diperiksa segera. PKPU merupakan proses pengadilan, bukan penghentian otomatis seluruh kewajiban di luar ketentuan hukum.

Kapan debitur memerlukan pengacara.

Perusahaan menerima somasi atau gugatan atas utang yang jumlah atau dasarnya diperselisihkan.
Arus kas tidak cukup untuk memenuhi jadwal beberapa fasilitas kredit sekaligus.
Kreditur mengirim pemberitahuan terkait eksekusi fidusia atau hak tanggungan.
Debitur ingin mengajukan restrukturisasi dan perlu menyiapkan proposal yang dapat diuji.
Ada penjamin, kreditur berjaminan, atau aset usaha yang perlu dipetakan sebelum berunding.

Hak-hak debitur.

Hubungan pinjaman dan wanprestasi dinilai dari perjanjian, perubahan, prestasi yang sudah dilakukan, serta bukti pembayaran. Ketentuan KUH Perdata mengenai perikatan dan kontrak menjadi bagian dari analisis; keberadaan somasi atau klausul percepatan tidak dengan sendirinya menyelesaikan sengketa atas jumlah maupun pelaksanaan kewajiban.

UU 37/2004 mengatur PKPU dan kepailitan. Permohonan PKPU diperiksa oleh Pengadilan Niaga Surabaya bila pengadilan tersebut berwenang atas debitur. Selama proses, pengurus dan hakim pengawas menjalankan fungsi menurut undang-undang; akibatnya terhadap tagihan dan tindakan hukum perlu diperiksa berdasarkan status perkara, jenis kreditur, serta jaminan. Alternatif di luar pengadilan tidak memiliki akibat yang sama dengan PKPU.

Referensi Hukum

Cara kami membela debitur.

Kami menyusun matriks kreditur, nilai pokok dan bunga, jatuh tempo, jaminan, penjamin, serta status sengketa. Pemeriksaan dokumen ini membantu membedakan kewajiban yang diakui dari angka yang memerlukan klarifikasi dan menentukan dokumen apa yang masih perlu diminta.

Berdasarkan tujuan usaha dan posisi kreditur, kami membandingkan negosiasi bilateral, restrukturisasi dengan beberapa kreditur, pembelaan di pengadilan, dan kemungkinan PKPU. Tim membantu menyiapkan korespondensi dan dokumen proses yang relevan, sambil menjelaskan risiko pelaksanaan jaminan, biaya, dan dampak terhadap operasi. Pilihan akhir memerlukan penilaian fakta dan nasihat hukum khusus.

Layanan Debitur

Audit dokumen utang

Mencocokkan perjanjian, perubahan, saldo, bukti bayar, jaminan, dan surat kreditur untuk menyusun posisi debitur.

Negosiasi restrukturisasi

Menyusun bahan pembahasan seperti proyeksi arus kas dan skenario pembayaran, lalu menilai usulan kreditur.

Tanggapan somasi dan gugatan

Mengkaji dasar tuntutan, bukti, tenggat, serta opsi jawaban atau pembelaan yang sesuai dengan perkara.

Penilaian opsi PKPU

Menjelaskan tahapan dan konsekuensi proses berdasarkan UU 37/2004 serta membantu menyiapkan dokumen yang dibutuhkan.

Pertanyaan Umum

Apa langkah pertama setelah menerima somasi kreditur?

Catat tanggal penerimaan, batas waktu yang disebutkan, dan dasar klaim; simpan amplop atau bukti pengiriman. Cocokkan saldo dengan perjanjian, mutasi pembayaran, dan korespondensi sebelum menjawab. Jika ada gugatan atau tindakan terhadap jaminan, periksa prosedur dan tenggat terkait tanpa menunggu negosiasi selesai.

Dokumen apa diperlukan untuk membahas restrukturisasi?

Biasanya diperlukan fasilitas kredit beserta perubahan, saldo dan histori pembayaran, laporan keuangan, proyeksi arus kas, daftar aset dan jaminan, serta daftar kreditur. Kreditur dapat meminta informasi tambahan untuk menilai kemampuan pembayaran dan kelangsungan usaha.

Apa beda negosiasi langsung dan PKPU?

Negosiasi langsung bergantung pada kesepakatan para pihak dan tidak menciptakan akibat proses pengadilan. PKPU merupakan mekanisme dalam UU 37/2004 yang berlangsung di Pengadilan Niaga dengan peran pengurus dan pengawasan hakim. Kelayakannya bergantung pada keadaan debitur, struktur kreditur, serta tujuan restrukturisasi.

Apakah pengajuan PKPU menghentikan semua eksekusi?

Jangan menganggap pengajuan semata otomatis menghentikan setiap tindakan. Akibat hukum bergantung pada tahap dan putusan proses serta aturan yang berlaku, termasuk status jaminan dan pihak yang terlibat. Periksa berkas perkara dan nasihat hukum sebelum mengambil atau menunda tindakan.

Bagaimana biaya pendampingan ditentukan?

Biaya dipengaruhi jumlah kreditur, volume dokumen, nilai dan jenis jaminan, apakah perkara sudah berjalan, serta kebutuhan negosiasi atau persidangan. Ruang lingkup dan tahapan kerja perlu disepakati setelah dokumen awal ditinjau.

Permintaan konsultasi.

Ceritakan situasi keuangan perusahaan Anda. Partner senior kami akan merespons dalam satu hari kerja.

info@integralaw.id

Jl. Juwono No.7-8, Darmo, Kec. Wonokromo, Surabaya