Penyusunan berkas tagihan
Mengorganisasi kontrak, invoice, bukti transaksi, saldo, pembayaran, dan komunikasi menjadi paket yang dapat diperiksa.
Verifikasi tagihan menentukan apakah dan dengan nilai berapa klaim kreditur dicatat dalam proses PKPU. Kreditur perlu menyajikan dasar utang dan perhitungan yang dapat direkonsiliasi; debitur dan pengurus dapat menilai atau membantahnya.
Kreditur sebaiknya segera mengumpulkan kontrak dan perubahan, bukti pencairan atau penyerahan, faktur, rekening koran, bukti pembayaran, perhitungan pokok dan bunga, serta korespondensi. Pisahkan nilai yang telah jatuh tempo dari kewajiban bersyarat atau jumlah yang masih diperselisihkan. Pastikan dokumen menunjukkan hubungan antara pihak yang mengajukan tagihan dan debitur dalam proses.
Periksa pengumuman perkara dan komunikasi pengurus untuk mengetahui tata cara serta jadwal pengajuan yang ditetapkan. Jangan mengandalkan salinan dokumen yang tidak lengkap atau angka lama dari sistem internal. Jika ada jaminan, sertakan dokumen pembebanan dan identifikasi objek; status separatis atau preferen tidak ditentukan hanya oleh label dalam surat tagihan.
Debitur atau rekan usaha berada dalam PKPU dan kreditur perlu mengajukan bukti tagihan.
Pengurus atau debitur mempertanyakan pokok, bunga, mata uang, atau dasar perhitungan.
Dokumen jaminan mungkin memengaruhi klasifikasi atau hak kreditur.
Jumlah tagihan berubah karena pembayaran sebagian, nota kredit, atau sengketa barang.
Kreditur perlu menilai bagaimana pengakuan tagihan berhubungan dengan rapat dan voting.
UU 37/2004 mengatur proses PKPU serta peran pengurus, hakim pengawas, dan kreditur dalam pencatatan dan pencocokan piutang. Tata cara, jadwal, dan penanganan bantahan perlu dilihat dari pengumuman serta penetapan dalam perkara tertentu. Tidak tepat menganggap setiap tagihan yang diajukan otomatis diakui atau setiap penolakan dapat langsung diajukan sebagai gugatan terpisah.
Klasifikasi tagihan bergantung pada dasar dan jaminan yang sah, termasuk apakah hak kebendaan telah dibentuk serta dapat dibuktikan. Status tersebut dapat memengaruhi perlakuan dalam proses, tetapi istilah separatis, preferen, atau konkuren harus digunakan setelah pemeriksaan dokumen. Pengadilan Niaga Surabaya menangani proses PKPU dalam wilayah kewenangannya; keberatan, pencatatan, dan akibatnya harus mengikuti mekanisme perkara.
Kami merapikan dasar tagihan dalam tabel yang mencatat tanggal, mata uang, pokok, bunga, pembayaran, dokumen pendukung, dan bagian yang disengketakan. Untuk kreditur berjaminan, pemeriksaan turut mencakup perjanjian, pendaftaran atau pencatatan yang relevan, objek, dan kewenangan penandatangan.
Jika jumlah atau status ditolak, kami menelusuri alasan pengurus atau debitur, mengidentifikasi bukti tambahan, dan memeriksa mekanisme keberatan yang tersedia pada perkara. Untuk rapat kreditur, kami menjelaskan hubungan pencatatan tagihan dengan hak partisipasi sesuai aturan, tanpa menjanjikan hasil pengakuan atau voting.
Mengorganisasi kontrak, invoice, bukti transaksi, saldo, pembayaran, dan komunikasi menjadi paket yang dapat diperiksa.
Memisahkan pokok, bunga, biaya, pembayaran sebagian, dan nilai yang masih menjadi sengketa.
Menelaah dokumen hak jaminan dan dasar klasifikasi tagihan sebelum menyampaikan posisi kreditur.
Menilai alasan perbedaan nilai atau status dan menyiapkan bukti serta langkah prosedural yang tersedia.
Dokumen dapat mencakup perjanjian, perubahan, bukti pencairan atau penyerahan, invoice, rekening koran, bukti pembayaran, korespondensi, dan rekonsiliasi saldo. Sertakan dokumen jaminan bila diklaim ada hak kebendaan. Daftar akhir mengikuti jenis transaksi dan instruksi perkara.
Minta atau catat rincian bagian yang dipersoalkan, lalu cocokkan dengan kontrak, pembayaran, perhitungan bunga, dan bukti transaksi. Siapkan tanggapan yang menjawab setiap selisih dengan dokumen. Mekanisme lanjutan dan jadwalnya harus diperiksa dari ketentuan serta penetapan perkara.
Secara umum, istilah tersebut merujuk pada dasar hak dan prioritas yang berbeda, tetapi klasifikasi tidak cukup ditentukan oleh penamaan kreditur. Periksa jenis jaminan, pembentukan dan pembuktiannya, serta dasar preferensi yang berlaku. UU 37/2004 dan dokumen terkait perlu dibaca bersama.
Hak dan bobot suara bergantung pada aturan PKPU, kategori kreditur, jumlah yang diakui, dan keadaan perkara. Jangan mengasumsikan seluruh nilai yang diajukan akan dihitung. Pastikan daftar tagihan dan mekanisme pemungutan suara diperiksa sebelum rapat.
Kreditur asing perlu memeriksa bukti kewenangan wakil, dokumen transaksi, mata uang, bahasa, serta persyaratan legalisasi atau terjemahan yang diminta. Periksa pula apakah pemberitahuan dan jadwal perkara dapat diikuti dari luar negeri. Persyaratan tepat bergantung pada proses dan dokumen.
Pengacara PKPU di Surabaya untuk penundaan kewajiban pembayaran utang di Pengadilan Niaga. Mewakili debitur dan kreditur dalam proses PKPU di Jawa Timur.
Pengacara kepailitan di Surabaya untuk perkara pailit di Pengadilan Niaga. Mewakili kreditur dan debitur dalam proses kepailitan, kurator, dan realisasi aset di Jawa Timur.
Informasi dan pendampingan perkara di Pengadilan Niaga Surabaya. Prosedur PKPU, kepailitan, dan penyelesaian utang piutang komersial di Jawa Timur.
Pengacara kreditur di Surabaya. Penagihan piutang perusahaan, somasi, eksekusi jaminan, dan penyelesaian kredit macet untuk bank dan perusahaan di Jawa Timur.
Ceritakan tagihan yang perlu diverifikasi. Partner senior kami akan merespons dalam satu hari kerja.